RUU BUMN: Merger, Akuisisi, Spin-off harus Disetujui DPR
http://finansial.bisnis.com/read/20180706/309/813658/ruu-bumn-merger-akuisisi-spin-off-harus-disetujui-dpr
Managing Director Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM FE UI) Toto Pranoto menilai terdapat kelebihan dengan dipersyaratkanya persetujuan DPR dalam proses privatisasi dan pembentukan holding BUMN. RUU BUMN diangkat sebagai topik headline koran cetak Bisnis Indonesia edisi Jumat (6/7/2018).
Salah satunya, mengamankan kepentingan publik atas potensi privatisasi yang dianggap merugikan. “Fungsi check & balance supaya kewenangan pemerintah bisa diawasi dengan baik,” paparnya.
Akan tetapi, Toto menggarisbawahi sejumlah kelemahan dalam rancangan beleid tersebut. Hal itu menyangkut alternatif perseroan pelat merah dalam menghimpun pendanaan, khususnya melalui pasar modal. Proses IPO misalnya, dia memperkirakan akan berpotensi melambat. Selama ini, dengan dipersyaratkannya persetujuan DPR untuk IPO induk BUMN, membuat eksekusi aksi korporasi tersebut memakan waktu yang panjang.
“Akibatnya IPO BUMN kehilangan momentum dan alternatif pendanaan BUMN di pasar modal berjalan lambat sehingga likuiditas bursa bisa terganggu,” imbuhnya.
